*SOMASI TERBUKA FMSB: KEPALA DISKOMINFO JABAR DIMINTA KLARIFIKASI DAN MINTA MAAF SECARA TERBUKA*
KOMPAS SBS,UBANG -1 NOVEMBER 2026 – Ketua Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), Iqbal Maulana, menyampaikan somasi terbuka kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, atas pernyataannya dalam pemberitaan Bisnis Indonesia tertanggal 31 Oktober 2026.
Dalam pemberitaan tersebut, Adi Komar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Ketenagakerjaan, bersama organisasi masyarakat yang sebelumnya hadir ke BYD telah melakukan pertemuan dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait proses penerimaan tenaga kerja.
Namun, FMSB secara tegas membantah bahwa pernyataan tersebut mewakili Forum Masyarakat Subang Bersatu. Menurut Iqbal Maulana, FMSB tidak pernah memberikan keterangan ataupun konfirmasi yang membenarkan narasi bahwa pertemuan tersebut telah menjadi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan tersebut.
“Kami menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menyesatkan opini publik. Jangan sampai seolah-olah persoalan yang kami perjuangkan sudah selesai hanya karena ada narasi bahwa pertemuan telah dilakukan. Kami meminta kejelasan, siapa yang dimaksud, kapan pertemuan itu berlangsung, dan atas dasar apa pernyataan tersebut disampaikan,” tegas Iqbal Maulana.
FMSB menilai, setiap pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada media, terlebih ketika menyangkut gerakan masyarakat dan aspirasi publik. Informasi yang tidak terkonfirmasi berpotensi membangun persepsi keliru serta mereduksi substansi perjuangan masyarakat.
Melalui somasi terbuka ini, FMSB meminta Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, untuk:
1. Memberikan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan yang dimuat dalam pemberitaan Bisnis Indonesia.
2. Menjelaskan secara transparan pihak-pihak yang dimaksud telah melakukan pertemuan dengan BYD.
3. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan telah menimbulkan kesalahpahaman publik.
4. Melakukan koreksi atau pelurusan informasi agar tidak menimbulkan persepsi bahwa aspirasi FMSB telah selesai ditindaklanjuti.
“Kami tidak sedang mencari panggung dan tidak sedang membangun konflik dengan siapa pun. Tetapi kami tidak akan membiarkan nama organisasi dan perjuangan masyarakat dijadikan bagian dari narasi yang tidak pernah kami konfirmasi. Jangan berbicara atas nama masyarakat tanpa memastikan kebenaran faktanya,” lanjut Iqbal.
FMSB menegaskan bahwa perjuangan mengenai prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan investasi BYD masih menjadi persoalan yang perlu dikawal secara serius. Aspirasi masyarakat tidak boleh dianggap selesai hanya melalui pernyataan pejabat di ruang publik.
“Jabatan publik melekat dengan tanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Kami menuntut klarifikasi, bukan pembenaran. Kami menunggu permintaan maaf terbuka dan pelurusan informasi kepada masyarakat.”
Reporter Kompas SBS Subang :
D.Jekiw.
