ROTE NDAO | KOMPAS.SBS – Dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 16 tahun hingga mengalami kehamilan menggegerkan masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Terlapor dalam perkara tersebut disebut merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga bertugas di lingkungan Kantor Kecamatan Rote Barat.
Kasus ini terungkap setelah ibu korban merasa khawatir melihat perubahan kondisi tubuh anaknya. Pada Kamis (05/11/2026), sekitar pukul 10.00 WITA, ibu korban membawa anaknya ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Oeseli untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa korban positif hamil. Mengetahui kondisi itu, keluarga kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/263/XI/2026/SPKT/Polres Rote Ndao/Polda Nusa Tenggara Timur, laporan tersebut diterima pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 21.36 WITA.
Dalam laporan polisi tersebut, peristiwa yang dilaporkan terjadi di wilayah Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Terlapor disebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan korban merupakan anak perempuan berusia 16 tahun.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa terlapor diduga merupakan staf yang bertugas di Kantor Kecamatan Rote Barat. Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Camat Rote Barat, Olens A.J. Ndun, S.H.
Saat dimintai tanggapan, Olens mengaku belum mengetahui secara pasti duduk persoalan dugaan kasus yang menyeret nama salah satu stafnya tersebut.
“Jujur, beta belum bisa berkomentar karena beta belum tahu pasti duduk persoalannya seperti apa,” ungkap Olens.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Kecamatan Rote Barat belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dugaan perkara tersebut. Konfirmasi lanjutan masih diperlukan untuk memperoleh keterangan resmi dari pihak kecamatan setelah mengetahui informasi dan perkembangan kasus secara lengkap.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Rote Ndao turut hadir memberikan pendampingan kepada keluarga korban dalam proses pelaporan di Polres Rote Ndao.
Perwakilan Dinas P3AP2KB, Angel Loetae, menjelaskan bahwa kondisi korban saat ini dalam keadaan stabil dan telah mampu memberikan keterangan kepada petugas kepolisian di ruang pemeriksaan.
“Saat ini kondisi korban dalam keadaan stabil. Korban juga sudah bisa memberikan keterangan di dalam ruang pemeriksaan. Kami dari dinas mendampingi adik Nona untuk membuat laporan tadi. Selanjutnya, kami tinggal menunggu panggilan berikutnya dari pihak kepolisian,” jelas Angel.
Angel menegaskan bahwa kehadiran pihaknya bukan sebagai anggota keluarga korban, melainkan sebagai perwakilan instansi pemerintah yang memberikan pendampingan kepada keluarga korban dalam proses pelaporan.
“Bukan sebagai pihak keluarga, tetapi kami dari dinas yang mendampingi keluarga korban,” tegasnya.
Berdasarkan dokumen laporan polisi, perkara tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam laporan itu juga tercatat dua orang saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sejumlah langkah awal penanganan telah dicatat, antara lain penerimaan laporan, pembuatan laporan polisi, pemeriksaan visum et repertum (VER), penerbitan tanda bukti laporan, serta penyerahan perkara kepada Unit Reserse Kriminal Polres Rote Ndao.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan perkara maupun penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum terlapor.
Kasus ini menjadi perhatian serius terhadap pentingnya perlindungan anak, terutama ketika seorang anak diduga menjadi korban tindak pidana hingga mengalami kehamilan. Pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak-hak korban perlu menjadi perhatian seluruh pihak selama proses hukum berlangsung.
KOMPAS.SBS akan terus memantau perkembangan perkara ini, termasuk meminta keterangan lanjutan dari Polres Rote Ndao dan instansi terkait guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Catatan: Terlapor masih berstatus sebagai pihak yang dilaporkan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Identitas korban anak sengaja tidak dipublikasikan demi melindungi privasi dan masa depannya.
KOMPAS.SBS – Mengungkap Fakta, Mengawal Keadilan.
