ROTE NDAO | KOMPAS.RED – Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao terus melakukan pembenahan internal, evaluasi kinerja, serta penguatan strategi pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai langkah konkret, Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan rapat kerja bersama para Penanggung Jawab dan Koordinator Lapangan Penagihan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Rapat kerja tersebut difokuskan pada evaluasi perkembangan realisasi penerimaan retribusi, identifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, perumusan langkah penyelesaian, serta penyusunan strategi percepatan pencapaian target PAD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, dilakukan pula penataan dan rotasi personel dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta potensi penerimaan pada masing-masing wilayah kerja.
CAPAIAN REALISASI PAD TAHUN ANGGARAN 2026
Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao menyampaikan perkembangan capaian penerimaan retribusi daerah berdasarkan target APBD Tahun Anggaran 2026.
1. Berdasarkan Target PAD Tahun 2026 (APBD Induk)
* Target penerimaan: Rp605.978.050
* Total realisasi: Rp593.729.000
* Persentase capaian: 97,98%
* Sisa target: Rp12.249.050 (2,02%)
Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan telah mencapai 97,98 persen dari target APBD Induk. Capaian ini menunjukkan kinerja penerimaan yang sangat mendekati target yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan Target PAD Tahun 2026 (APBD Perubahan)
* Target penerimaan: Rp775.978.050
* Total realisasi: Rp593.729.000
* Persentase capaian: 78,54%
* Sisa target: Rp162.249.050 (21,46%)
Dengan adanya penyesuaian target melalui APBD Perubahan, terdapat peningkatan target penerimaan yang harus diikuti dengan penguatan kinerja seluruh jajaran Dinas Perhubungan.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk bekerja lebih maksimal, meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA
Dalam rangka menjawab tantangan pencapaian target tersebut, saya menegaskan bahwa seluruh jajaran Dinas Perhubungan harus bekerja lebih terukur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Beberapa langkah strategis yang menjadi perhatian dan prioritas pelaksanaan ke depan meliputi:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap Penanggung Jawab, Koordinator Lapangan, dan petugas pemungut retribusi.
2. Melaksanakan rotasi dan penataan personel berdasarkan kebutuhan organisasi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta potensi penerimaan di setiap wilayah kerja.
3. Meningkatkan intensitas pengawasan dan penagihan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh objek serta potensi retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
5. Memperkuat koordinasi, disiplin, integritas, dan tanggung jawab seluruh petugas, disertai pelaporan hasil pemungutan secara berkala dan terukur.
6. Memastikan seluruh proses pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Saya juga menegaskan bahwa setiap Penanggung Jawab dan Koordinator Lapangan harus memahami target yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak boleh ada potensi penerimaan daerah yang dibiarkan tidak terkelola akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, ataupun tidak optimalnya pelaksanaan tugas di lapangan.
TRANSPARANSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Optimalisasi PAD tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai upaya mengejar angka target penerimaan. Lebih dari itu, optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, saya meminta seluruh petugas pemungut retribusi agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, jujur, dan bertanggung jawab.
Setiap pemungutan retribusi wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat mengenai jenis pelayanan, besaran tarif, mekanisme pembayaran, serta bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan.
Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memenuhi kewajiban retribusi sesuai ketentuan serta turut mengawasi pelaksanaan pelayanan dan pemungutan retribusi di lapangan.
Keterbukaan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan PAD dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PENEGASAN KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB
Sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao, saya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.
Saya mengharapkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam melaksanakan tugas. Target PAD bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau bidang tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kinerja harus diukur berdasarkan hasil nyata, kedisiplinan harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, dan integritas harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam setiap bentuk pelayanan maupun pemungutan retribusi.
Kita harus menyadari bahwa PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. PAD merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Setiap rupiah penerimaan daerah memiliki arti penting bagi pembangunan. Karena itu, harus dikelola secara tertib, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saya mengajak seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan etos kerja, memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kita tidak hanya dituntut untuk mencapai target penerimaan, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Bekerja dengan Integritas, Melayani dengan Sepenuh Hati, Berkinerja untuk Kemajuan Rote Ndao.”
HANGRY M. J. MOOY, S.H., M.Si.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rote Ndao
⸻
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO
Transparansi adalah komitmen, pelayanan adalah tanggung jawab, dan kinerja adalah bukti pengabdian kepada masyarakat.
