TULUNGAGUNG.Kompas.red- Angin segar sekaligus tanda tanya besar datang untuk ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Tulungagung.
Pemerintah telah mengumumkan rencana pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027. Kabar itu disambut suka cita, tapi juga menyisakan keraguan: benarkah akan direalisasikan, atau hanya janji untuk meredam gejolak?
Pengamat Politik Tulungagung menilai kebijakan ini adalah ujian serius bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tidak boleh berhenti sebagai pengumuman politik.
“Ini bukan sekadar janji administratif. Ini janji politik yang menyangkut nasib ribuan orang. Kalau pemerintah hanya mengumumkan tanpa menyiapkan anggaran dan regulasi teknisnya, maka publik akan menilai ini hanya sebagai peredam gejolak,” tegasnya
Pengalihan status ini bukan hanya soal pengakuan dari negara, tetapi juga menyangkut kesetaraan hak yang harus menjadi prioritas.
Menurutnya, selama ini PPPK Paruh Waktu sudah bekerja dengan beban yang sama seperti pegawai lainnya, tapi dari sisi hak dan kesejahteraan masih jauh dari kata setara. Karena itu, status penuh waktu harus dibarengi dengan hak yang setara pula.
“Kalau beban kerjanya sama, tanggung jawabnya sama, tapi haknya dibedakan, itu yang akan terus menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan birokrasi. Negara harus konsisten,” ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan adanya potensi perbedaan mekanisme penggajian maupun klausul hak kepegawaian di daerah. Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sudah mengatur hak dan kewajiban PPPK yang setara dengan PNS.
“UU-nya sudah jelas, hak PPPK itu setara dengan PNS. Jangan sampai nanti ada aturan turunan di daerah yang justru membuat mereka tetap dibedakan. Di sinilah peran DPRD dan kepala daerah diuji,” .
Pengawalan kebijakan ini tidak boleh hanya diserahkan kepada para PPPK Paruh Waktu saja. Publik, DPRD, dan pengamat harus ikut mengawal agar sesuai dengan aspirasi yang telah disepakati dalam RDP bersama pemerintah dan DPR RI.
“Kalau tidak dikawal, kebijakan bagus bisa menguap. RDP sudah ada, kesepakatan sudah ada, tinggal keberanian politik untuk mengeksekusinya,” tegasnya.
Jumlah PPPK Paruh Waktu di Tulungagung saat ini mencapai sekitar 5.398 orang, setelah dikurangi pegawai yang mengundurkan diri dan meninggal dunia.
Ribuan orang tersebut tersebar di berbagai instansi, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“Jumlah 5.398 itu bukan angka kecil. Ini menyangkut 5.398 keluarga di Tulungagung. Dampaknya langsung ke ekonomi daerah. Kalau kebijakan ini benar-benar jalan, itu akan menjadi legitimasi politik yang kuat bagi pemerintah,”
Ia berharap 1 Januari 2027 benar-benar menjadi titik balik. Bukan hanya ganti status di atas kertas, tapi juga ganti nasib ribuan PPPK Paruh Waktu menjadi lebih baik dan lebih pasti.(Yk)

