Top 5 This Week

Related Posts

DESAKAN EVALUASI JUKNIS 63551 DAN KEJELASAN STATUS RELAWAN SPPG

 

​TULUNGAGUNG||KOMPAS.SBS-Dengan diterapkannya Juknis 63551, banyak relawan SPPG yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Kepala SPPG, Bhernad, menyampaikan bahwa sejumlah SPPG kini mulai menerapkan sistem kerja shift, bahkan tidak sedikit relawan yang harus kehilangan pekerjaannya akibat penyesuaian terhadap aturan dalam juknis terbaru.

​Dampak kebijakan ini tidak hanya berpengaruh terhadap pola kerja, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar bagi para relawan. Penghasilan yang sebelumnya menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup kini mengalami ketidakpastian.

​Di sisi lain, hingga saat ini kejelasan mengenai status hukum relawan BGN masih belum mendapatkan kepastian. Apakah relawan SPPG dikategorikan sebagai pekerja formal yang memiliki hubungan kerja atau sebagai tenaga nonformal? Bhernad menegaskan bahwa ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hak, perlindungan, serta kepastian kesejahteraan para relawan.

​Keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak dan kesejahteraan relawan. Terlebih, masih terdapat persoalan terkait standar penghasilan dan perlindungan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan.

​Oleh karena itu, Bhernad bersama para relawan mendesak BGN Pusat untuk:

​1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Juknis 63551 dengan mempertimbangkan kondisi dan dampak nyata yang dirasakan relawan SPPG di lapangan.

​2. Memberikan kejelasan status hukum relawan SPPG, baik dari sisi hubungan kerja maupun perlindungan ketenagakerjaan.

​3. Mengkaji kembali kebijakan sistem shift dan pengurangan tenaga kerja agar tidak merugikan para relawan.

​4. Menjamin adanya standar penghasilan dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh relawan SPPG.

​”Kami memahami adanya keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi dalam pelaksanaan program. Namun, jangan sampai efisiensi tersebut justru mengorbankan kesejahteraan orang-orang yang selama ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan program MBG,” tegas Bhernad.

​Relawan bukan sekadar tenaga pelaksana, tetapi manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi. Harapan besar ditujukan kepada BGN Pusat agar tidak hanya berfokus pada keberlangsungan program, tetapi juga secara sungguh-sungguh memperhatikan nasib dan kesejahteraan para relawan.

​Evaluasi bukan berarti menolak kebijakan, melainkan bentuk ikhtiar untuk menuntut kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kesejahteraan relawan.(an)

Popular Articles