PALI, Sumsel – Penanganan kasus dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali menuai sorotan. Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar lima orang yang telah menjadi terdakwa.
KPAK menilai, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani proses persidangan. Aparat penegak hukum diminta mendalami seluruh fakta, aliran keuntungan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengondisian proyek tersebut.
Sorotan khusus diarahkan kepada sejumlah anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, serta aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Publik kini menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut.
Saat dikonfirmasi sejumlah awak media pada Senin (9/11/2026), pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PALI melalui Judistira Yusticia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Ia meminta masyarakat mengikuti perkembangan fakta persidangan. Apabila ditemukan bukti baru yang cukup, perkara tersebut terbuka untuk dikembangkan dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Selain itu, beberapa ASN dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis (5/11/2026).
Bagi KPAK, pemanggilan dan pemeriksaan saksi harus menjadi bagian dari proses pengungkapan perkara secara menyeluruh. Jangan sampai keterangan para saksi hanya menjadi formalitas persidangan tanpa ditindaklanjuti apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengondisian 10 paket proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2025.
Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka, terdiri atas tiga ASN dan dua pihak swasta. Dalam proses penyidikan, aparat kejaksaan juga disebut telah memeriksa sebanyak 76 saksi.
Dalam perkembangan persidangan, dakwaan jaksa mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pengondisian paket pekerjaan, pemberian fee kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini disebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
KPAK mendesak penyidik tidak hanya fokus pada pihak pelaksana proyek, tetapi juga menelusuri siapa yang diduga mengatur, mengarahkan, memfasilitasi, hingga menikmati keuntungan dari praktik pengondisian proyek tersebut.
“Jangan sampai hanya pihak pelaksana yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh hukum,” tegas KPAK.
KPAK juga meminta Kejari PALI memberikan kejelasan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, maupun ASN yang telah dipanggil sebagai saksi.
“Jangan hanya berani memproses lima orang yang sudah menjadi terdakwa. Jika dari fakta persidangan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, segera tindak lanjuti sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan,” tegas KPAK.
KPAK berharap Kejari PALI tetap konsisten, profesional, dan tidak masuk angin dalam mengusut perkara ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, serta tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Uang negara adalah uang rakyat, bukan bancakan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Kasus ini harus dibongkar sampai tuntas. Jangan biarkan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.tim.
