PALI/kompas SBS – Persoalan angkutan batu bara PT EPI yang melintasi jalan umum di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menjadi sorotan tajam.
LSM MACAN mempertanyakan kepada PT EPI tentang surat izin melintas yang memakai jalan umum dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan, yang dijadikan dasar angkutan batu bara melintas di jalan umum. LSM MACAN juga mempertanyakan ada berapa titik _crossing_ yang dilintasi oleh PT EPI di Kabupaten PALI.
Menanggapi hal tersebut, pihak PT EPI yang diwakili oleh Aredi menjawab bahwa PT EPI sudah punya izin _crossing_ dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang sifatnya toleransi.
Bahkan dalam penyampaiannya, Aredi menegaskan meskipun ada yang menghalangi, pihaknya tetap akan berjalan.
Namun fakta di rapat berkata lain. Saat diminta di rapat, surat tersebut tidak bisa ditunjukkan. Alasannya atas arahan manajemen, surat itu hanya boleh diperlihatkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi saja, bukan oleh perusahaan.
Awak media yang hadir dalam rapat tersebut pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, meminta agar surat itu dibuka secara terang-terangan, biar publik tahu jelas, legal atau tidak.
Akhirnya disepakati, Dinas Perhubungan Kabupaten PALI akan mengusut dan melakukan koordinasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terkait keberadaan surat tersebut.
Waktunya paling lambat 2 minggu hari kerja setelah rapat selesai.
GUBERNUR SUMSEL SUDAH TEGAS: BATU BARA WAJIB JALAN KHUSUS, DILARANG PAKAI JALAN UMUM!
Perlu ditegaskan, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, telah mengeluarkan instruksi tegas, dengan dasar hukum lengkap sebagai berikut:
1. Instruksi Gubernur Sumsel No. 500.11-004-Instruksi/Dishub/2025 tanggal 2 Juli 2025.
2. Peraturan Gubernur Sumsel No. 44 Tahun 2022 tentang Larangan Angkutan Batu Bara di Jalan Umum.
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang larangan ODOL.
4. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Dalam Instruksi Gubernur tersebut diatur jelas, semua angkutan batu bara wajib menggunakan jalan khusus tambang, jalur kereta api, atau transportasi sungai. Tidak boleh lagi memakai jalan umum atau jalan negara.
Tujuannya untuk mengatasi kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan, dan polusi udara akibat debu dan muatan truk ODOL (Over Dimension Over Load).
DISHUB PALI SUDAH TURUN KE JALAN
Saat ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten PALI sudah turun ke jalan di setiap _crossing_ atau di tiap titik jalan yang dilintasi truk ODOL, untuk kenyamanan masyarakat yang melintas di jalan umum.
LSM MACAN dan awak media menegaskan akan terus mengawal hasil kesepakatan ini sampai batas waktu 2 minggu. Jika surat toleransi tersebut tidak dapat dibuktikan, maka aktivitas _crossing_ PT EPI harus dihentikan demi tegaknya aturan dan keselamatan masyarakat.

