Kalbar. Sungkawang __ Dugaan proyek siluman mencuat di Seluang Singkawang. Masyarakat menuding Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan Kalimantan Barat, berani menabrak aturan pemerintah dengan sengaja tidak memasang papan plang proyek pemasangan pipa.
” Pemasangan papan plang (nama) proyek itu wajib dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dasar hukumnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 termasuk perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian Permen PU No. 29/PRT/M/2006 dan Permen PU No. 12/PRT/M/2014 serta Surat Edaran Ditjen Cipta Karya Nomor 35/SE/DC/2023), ” tetapi intruksi ini semuanya diabaikan oleh Balai, ” terang personil LSM
Bahkan, katanya, jumlah minimal, terutama untuk pekerjaan infrastruktur seperti pemasangan pipa atau drainase perkotaan diwajibkan memasang minimal 2 buah papan plang proyek, di titik awal dan akhir lokasi pekerjaan, atau di depan area kerja.
Penempatannya juga dipasang di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, di tepi jalan utama atau jalur proyek, dan ditanam kuat ke tanah menggunakan tiang pondasi, tidak boleh ditempelkan sembarangan di pohon. Pemasangannya harus sebelum kegiatan fisik dimulai atau pada saat tahap persiapan
Ia melanjutkan ukurannya minimal 80 cm x 100 cm atau 1200 x 800 mm (120 cm x 80 cm) sesuai standar teknis Cipta Karya yang menggunakan material tahan terhadap cuaca luar (panas dan hujan), seperti multiplek tebal (min. 18 mm), rangka/tiang kayu kelas II yang kuat atau besi, serta banner/cetakan tahan air
Informasi yang Wajib dicantumkan pada Papan Proyek meliputi, nama kegiatan proyek, lokasi pekerjaan, sumber dana, nominal anggaran, waktu pelaksanaan dan penyelesaian, Instansi pemilik proyek (Satker/PPK), nama perusahaan penyedia jasa / kontraktor pelaksana
maupun perusahaan konsultan pengawas.
” Yang sekarang ini, pekerjaan pemasangan pipa jelas tidak ada wujud transparan dan keterbukaan publik. Dirjen Cipta Karya jangan diam serta gampang percaya terhadap laporan asal bapak senang. Terjun kelapangan dan buktikan kondisi sebenarnya, ” pinta warga Kota Singkawang.
Untuk diketahui, hasil penelusuran media, Paket Pembangunan Jaringan Perpipaan Dan Bangunan Pendukung SPAM segede Rp. 29, 94 Miliar dari kantong APBN tahun anggaran 2026 ini, dikelola oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan Kalimantan Barat di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
