JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Top 5 This Week

Related Posts

Proyek Rehabilitasi Bencana Longsor dan Jembatan Curug Kasur KP.Poncol Rp.701 Juta di Sorot KPKH

*Diduga Sarat Kejanggalan Proyek Rehabilitasi Bencana Longsor dan Jembatan Curug Kasur Pemukiman KP.

KOMPAS RED,Subang Komunitas Penikmat Kopi Hitam Kabupaten Subang (KPKH) temuan Papan Proyek di lokasi Curug Kasur, Kampung Poncol, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang isinya menimbulkan banyak pertanyaan.

KPKH mendukung rehabilitasi longsor. Tapi KPKH tidak rela APBD membayar barang yang tidak jelas legal atau ilegal.

_“Kami tidak anti pembangunan! Kami dukung jembatan Curug Kasur diperbaiki. Tapi masa APBD Rp 701 Juta dipakai untuk membeli batu yang tidak jelas ilegal atau legal. Masa papan proyeknya tidak tulis sumber dana. Masa proyek Rp 701 Juta tidak muncul di SPSE tegas Pram Pratomo Qodarian, Ketua KPKH.Senin (16/11/2026).

“1. BUKTI PAPAN PROYEK YANG KPKH TEMUKAN”

Sesuai foto Papan Proyek yang KPKH temukan di lokasi
Item Isi Papan Proyek
Dinas Dinas PUPR Kabupaten Subang
Nomor SP 600.1.8/89/Bid.Pemel/PUPR/SP/2026
Tanggal SP 30 Oktober 2026
Pekerjaan Rehabilitasi Bencana Longsor dan Jembatan Curug Kasur di Pemukiman Kp. Poncol Kel. Pasirkareumbi
Lokasi Kec. Subang Kab. Subang
Biaya Rp 701.769.487
Waktu 60 Hari Kalender
Penyedia Jasa CV. KIREY PUTRI PRATAMA
NPWP 1000 0000 0810 1616

“Tapi coba perhatikan yang TIDAK ADA di papan itu”

TIDAK ADA Sumber Dana tidak tertulis APBD, APBD Perubahan, BTT, atau Dana Bencanal – TIDAK ADA Tahun Anggaran
TIDAK ADA Nomor Kontrak Lengkap Hanya Nomor SP.
TIDAK ADA Konsultan Pengawas Siapa yang mengawasi.

“2. SUMBER DANA TIDAK JELAS”

Proyek Rp 701.769.487 ini uang dari mana.

Jika dari APBD Murni 2026 Kenapa baru SP 30 Oktober 2026 Kenapa baru akhir tahun, Jika dari APBD Perubahan 2026 . Mana Perda APBD Perubahannya? Mana DPA-nya, Jika dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana .Mana Surat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor Curug Kasur Mana SK Bupati tentang BTT Sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020, BTT hanya bisa dipakai jika ada status darurat!Jika dari Dana Bencana BNPB / Provinsi Mana suratnya

_“KPKH menduga, sumber dana ini sengaja tidak ditulis di papan proyek agar tidak bisa dilacak! Padahal sesuai Perpres 16/2018, setiap papan proyek wajib mencantumkan Sumber Dana dan Tahun Anggaran!”_ ujar KPKH.

“3. BATU-NYA ILEGAL ATAU LEGAL TIDAK JELAS! MASA APBD MEMBAYAR BARANG ILEGAL”.

Ini kritik paling keras
Pekerjaan Rehabilitasi Bencana Longsor dan Jembatanitu pasti butuh material utama BATU, Batu belah, batu bronjong, batu pondasi, sirtu.

KPKH bertanya kepada PPK dan CV. KIREY PUTRI PRATAMA:

Batu-nya dari mana Dari quarry mana Dari sungai mana Dari galian mana ,Nama quarry-nya apa Lokasinya di mana Pemiliknya siapa.

Quarry-nya punya izin atau tidak Apakah quarry-nya punya .Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat? Apakah punya Izin Lingkungan / AMDAL / UKL-UPL Atau batu-nya dari galian liar / galian C ilegal

Mana bukti legalitasnya?* Mana Surat Keterangan Asal Material dari quarry Mana Kwitansi / Invoice pembelian batu dari quarry yang berizin Mana Hasil Uji Laboratorium batu-nya.

_“Masa APBD Kabupaten Subang membayar barang ilegal? Masa uang rakyat Rp 701 Juta dipakai untuk membeli batu dari galian liar yang tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, merusak lingkungan, merusak sungai._ tegas KPKH.

Jika batu-nya dari galian ilegal, maka:
PUPR ikut menikmati hasil kejahatan

CV. KIREY PUTRI PRATAMA ikut membeli barang ilegal!Negara dirugikan karena tidak ada pajak dan royalti!
Lingkungan dirusak
Sesuai UU Minerba No. 3 Tahun 2020, membeli dan menampung hasil tambang ilegal itu bisa dipidana.

_“KPKH tidak menuduh! KPKH bertanya! Buktikan kalau batu-nya legal! Buka bukti legalitasnya! Jangan diam!”_ ujar KPKH.

“4. WAKTU 60 HARI, TAPI SP 30 OKTOBER 2026”

SP tanggal 30 Oktober 2026′ waktu 60 Hari Kalender Artinya selesai tanggal 29 Desember 2026.

_“Apakah proyek ini akan selesai tepat waktu .Atau akan molor ke tahun 2027 Kalau molor, bagaimana pembayaran APBD 2026 Apakah akan dipaksakan selesai demi penyerapan anggaran Apakah kualitasnya akan dikorbankan demi kejar target 60 hari Proyek longsor dan jembatan itu pekerjaan berat! Tidak bisa asal jadi! Kalau asal jadi, longsor lagi, jembatan ambruk lagi, siapa yang tanggung jawab tanya KPKH.

“6. TUNTUTAN KPKH – 2 X 24 JAM”

KPKH telah mengirimkan Surat Terbuka Nomor 021/ST-KPKH/XI/2026 dengan tuntutan:

1. Buka Sumber Dana Buka sumber dana apa? APBD Murni / APBD Perubahan / BTT / Dana Bencana Kode rekeningnya berapa DPA-nya mana.

“2. Buka Dokumen SPSE / E-Purchasing Buka kode paket di SPSE berapaKode RUP di SIRUP berapa? Metode”. pengadaannya apa Kalau tidak ada di SPSE, jelaskan kenapa tidak ada.

3. Buka Bukti Legalitas Batu Buka batu dari quarry mana Mana IUP / SIPB quarry-nyaMana Izin. Lingkungan-nya Mana Surat Keterangan Asal Material .Mana Kwitansi pembelian batu Mana Hasil Uji Lab batu-nya Jangan sampai APBD membayar batu ilegal!

4. Buka Dokumen Kontrak Lengkap Buka Kontrak, KAK / Spesifikasi Teknis, HPS + Bukti Survei Harga, Gambar Rencana, RAB, Berita Acara Negosiasi!

“5. Hentikan Sementara Pekerjaan Jika Batu-nya Ilegal!* KPKH meminta PPK untuk menghentikan sementara pekerjaan jika tidak bisa membuktikan legalitas batu-nya! Jangan lanjutkan pembangunan dengan material ilegal

6. Audit Oleh Inspektur Daerah KPKH meminta Inspektur Daerah melakukan .Audit Tujuan Tertentu atas proyek Rp 701.769.487 ini

_“Kopi Hitam Itu Pahit, Tapi Jujur. APBD Itu Uang Rakyat, Bukan Untuk Bayar Barang Ilegal! Papan Proyek Harus Jujur, Bukan Setengah-Setengah! Sumber Dana Harus Jelas, SPSE Harus Muncul, Batu Harus Legal! Jangan Sampai Jembatan Dibangun Dari Batu Ilegal, Lalu Ambruk Lagi! Uang Rakyat Untuk Pelayanan Rakyat!”_

Reporter Kompas Red Subang :D.jekiw

Popular Articles