ROTE NDAO | KOMPAS.SBS – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Usu, pulau-pulau kecil di wilayah Rote Barat Daya, Ndao, serta wilayah kepulauan lainnya. Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, rumah layak huni, pendidikan, dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., saat mengunjungi wilayah tersebut bersama Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan, Asisten I, Asisten II, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala PLN Rote Ndao, Camat Landu Leko, serta dua anggota DPRD dari Dapil II, Kamis (29/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.
Paulus mengatakan, salah satu kebutuhan mendesak adalah pembukaan jalan yang menghubungkan tiga kampung di wilayah Herani. Jalan tersebut diperkirakan sepanjang 14 kilometer hingga Pulau Usu yang merupakan pusat pemerintahan desa.
Pemerintah berharap pekerjaan jembatan yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan sehingga pembukaan jalan penghubung tiga kampung bisa dilaksanakan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara itu, pembangunan lanjutan menuju Pulau Usu direncanakan pada 2027.
Selain infrastruktur jalan, persoalan air bersih juga menjadi perhatian. Pemerintah akan menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan dinas teknis terkait untuk melakukan survei geolistrik guna mengetahui potensi sumber air tawar.
Pemkab juga akan mengecek kembali mesin desalinasi yang sebelumnya tersedia untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Jika mengalami kerusakan dan masih dapat diperbaiki, pemerintah akan mengupayakan anggaran perbaikannya agar bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Di sektor kesehatan, masyarakat mengusulkan pembangunan Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) agar pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh warga di tiga kampung tersebut.
Paulus mengatakan, pemerintah akan memeriksa regulasi terkait kemungkinan pembangunan dua Pustu dalam satu desa. Menurutnya, kondisi geografis wilayah kepulauan yang terpisah oleh laut perlu menjadi pertimbangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, di sektor pendidikan, pemerintah akan mengecek kondisi gedung SD dan SMP satu atap yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Jika bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan, pemerintah akan mengupayakan penanganan melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
Persoalan rumah layak huni juga menjadi perhatian. Paulus menyebut masih terdapat sekitar 12 rumah yang membutuhkan bantuan. Pemerintah daerah akan berupaya mengakses program kementerian terkait agar kebutuhan tersebut dapat menjadi prioritas pada 2027.
Perhatian pemerintah juga diarahkan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya rumput laut. Pemkab sedang menyiapkan bantuan sampan yang diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Jika tersedia sekitar 50 hingga 60 unit, bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan tali, bibit rumput laut, dan perlengkapan pendukung lainnya.
Paulus menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah kepulauan tidak hanya terpusat di Pulau Usu. Pulau – pulau kecil di Kabupaten Rote Ndao akan menjadi perhatian pembangunan secara bertahap, termasuk pulau-pulau kecil di wilayah Rote Barat Daya, dan Ndao.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjangkau masyarakat di seluruh wilayah kepulauan agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas dasar dan meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas teknis untuk memaksimalkan akses terhadap berbagai program pemerintah pusat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.
“Jika anggaran tidak tersedia dalam APBD II, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui APBD I maupun pemerintah pusat,” tegas Paulus.
Ia berharap, melalui koordinasi lintas pemerintahan dan pemanfaatan berbagai sumber anggaran, pembangunan dapat menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil secara bertahap.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menargetkan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan dapat ditangani secara berkelanjutan, sehingga keterbatasan geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.
