JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 Kompas.sbs – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menilai pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Polri masih lemah dan belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Penilaian itu ia sampaikan dalam Komentar Pers pada Senin, 10 November 2026, menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman sebelumnya pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah. Setelah mendapat kritik publik, ia kemudian membela diri lewat istilah Perkalian Nol atau zero multiplier. Bagi Hendardi, pembelaan itu tidak menjawab persoalan utama dan justru mengaburkan substansi kritik.
Menurut Hendardi, persoalannya bukan sekadar apakah Habiburokhman tahu atau tidak tahu soal dugaan penyadapan ilegal ketika memuji LSP. Persoalan yang lebih penting adalah mengapa Ketua Komisi III DPR yang punya mandat konstitusional mengawasi kepolisian begitu mudah memberikan predikat terbaik sepanjang sejarah kepada seorang Kapolri. Apa tolok ukur objektifnya, dan parameter kinerja, akuntabilitas, penghormatan HAM, profesionalisme, serta reformasi kepolisian apa yang dipakai sebagai dasar.
Publik sudah lama mempertanyakan pengawasan Komisi III terhadap Polri, terutama pada periode kepemimpinan LSP. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas anggota, buruknya pelayanan publik, hingga lemahnya akuntabilitas kelembagaan seharusnya jadi agenda serius pengawasan parlemen. Namun yang lebih sering muncul ke permukaan justru kedekatan dan pujian politik kepada pimpinan Polri.
Hendardi juga menilai dalil Perkalian Nol sebagai pembelaan diri yang tidak logis dalam konteks pertanggungjawaban politik. Kritik publik, termasuk sindiran Said Didu, menyoal standar penilaian pejabat publik dan tanggung jawab lembaga pengawas. Dugaan pelanggaran serius berupa dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan LSP bukan isu baru, dan tidak serta merta menghapus pertanyaan tentang bagaimana Ketua Komisi III sebelumnya membangun penilaian setinggi itu terhadap kinerja Kapolri. Ini soal pengawasan parlemen yang tidak jalan.
Fungsi pengawasan DPR tidak boleh dijalankan dengan logika kekaguman personal, kedekatan politik, atau loyalitas kepada pejabat yang diawasi. Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang wajib memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Relasi DPR dengan Polri adalah relasi pengawasan, bukan relasi pemujaan.
Karena itu, Habiburokhman seharusnya tidak sibuk membangun pembenaran atas pujian masa lalunya. Ia justru harus menjelaskan kepada publik bagaimana Komisi III menjalankan fungsi pengawasannya selama ini. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah apakah berbagai penyimpangan dan persoalan struktural di tubuh Polri telah diawasi secara serius dan apakah Komisi III pernah menggunakan kewenangan politiknya secara optimal untuk mengoreksi kepolisian.
#Hendardi #SetaraInstitute #KetuaSetaraInstitute #DewanNasional #KomisiIIIDPR #DPRRI #Habiburokhman #ListyoSigitPrabowo #Polri #PengawasanDPR #Akuntabilitas #HAM #ReformasiPolri #Demokrasi #Transparansi #Jakarta
