BA’A | KOMPAS.SBS – Sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Rote Ndao akhirnya mencapai kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Kesepakatan tersebut mencakup Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 serta delapan Ranperda lainnya.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh unsur Pemerintah Daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Rote Ndao, Jumat (13/11/2026).
Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah, sekaligus memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.
Dalam penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diwakili Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan. Sementara itu, DPRD diwakili Ketua DPRD Alfret Saudila bersama Wakil Ketua Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah.
Selain Ranperda APBD Induk 2027, delapan Ranperda lainnya yang telah diselesaikan pembahasannya dan memperoleh persetujuan bersama meliputi sejumlah sektor strategis pemerintahan dan pembangunan daerah.
Adapun delapan Ranperda tersebut terdiri atas:
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026–2046.
- Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penyelenggaraan Angkutan.
- Penyelenggaraan Parkir.
Dengan demikian, total terdapat sembilan Ranperda yang telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Berbagai materi yang diatur dalam Ranperda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan regulasi tentang pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perangkat desa, misalnya, diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046 menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan pembangunan Kabupaten Rote Ndao untuk 20 tahun mendatang.
Di sektor ekonomi dan pelayanan publik, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan angkutan, serta penyelenggaraan parkir juga menjadi bagian dari agenda pembentukan kebijakan daerah.
Khusus Ranperda APBD Induk 2027, persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dalam proses penetapan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang. Dokumen APBD menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merencanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan guna mendukung program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Meski telah disepakati, kesembilan Ranperda tersebut masih harus melewati tahapan lanjutan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selanjutnya akan menyampaikan Ranperda tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menjalani proses harmonisasi dan evaluasi.
Penyampaian dokumen tersebut dijadwalkan paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.
Proses harmonisasi dan evaluasi menjadi tahapan penting untuk memastikan materi muatan Ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dilanjutkan menuju penetapan menjadi Perda.
Persetujuan sembilan Ranperda ini menunjukkan adanya proses kerja sama kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembentukan produk hukum daerah tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat Rote Ndao tentu menantikan agar berbagai regulasi yang sedang diproses tersebut benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum di daerah.
Humas DPRD Kabupaten Rote Ndao
