BANTAENG – KOMPAS. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bantaeng melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/Perlindungan Perempuan dan Orang (PPA/PPO) mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Polres Bantaeng, Jumat (20/11/2026), dipimpin langsung oleh Kabag Ops, DR. Nurhayati, S.H.M.H, Kasat Reskrim AKP Andi Aldiansyah, S.E., M.M., Kanit PPA IPDA Alhusni Mubaraq, S.E, didampingi Baur Provos AIPTU H. Abdul Rahman.
Dalam perkara ini, seorang laki-laki berinisial H (33), warga Kabupaten Bantaeng, diduga mengeksploitasi seorang perempuan berinisial A (27), untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki lain dengan tarif Rp350.000 setiap transaksi.
Dari setiap transaksi tersebut, terlapor diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000. Berdasarkan uraian perkara, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/10/XI/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANTAENG/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 18 November 2026.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mencatat sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone merek Infinix Smart 10, satu unit Oppo Reno 15 F 5G, serta uang tunai sebesar Rp200.000 yang terdiri atas dua lembar pecahan Rp100.000. Barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.
Atas dugaan perbuatannya, terlapor dipersangkakan melanggar Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, disertai pidana denda sesuai kategori yang ditentukan dalam ketentuan hukum tersebut.
Polres Bantaeng menyampaikan bahwa penanganan perkara masih terus dikembangkan. Sejumlah langkah lanjutan telah disiapkan, di antaranya pemeriksaan mendalam terhadap korban dan saksi-saksi, pemeriksaan terlapor, serta analisis forensik digital terhadap barang bukti handphone.
Penyidik juga akan menelusuri aliran uang dan keuntungan yang diduga diperoleh terlapor, termasuk mengembangkan perkara guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan perdagangan orang maupun korban lainnya.
Selain itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
Dalam konferensi pers tersebut, Polres Bantaeng mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual demi keuntungan ekonomi.
Masyarakat juga diminta mewaspadai tawaran pekerjaan atau penghasilan besar yang tidak jelas asal-usul dan prosedurnya.
Polres Bantaeng mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga lembaga pendidikan, untuk bersama-sama melakukan pencegahan TPPO.
Apabila mengetahui atau mencurigai adanya indikasi perdagangan orang, masyarakat diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat.
Polisi juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarluaskan foto, video, maupun identitas pribadi korban yang dapat menimbulkan stigma dan trauma baru.
Perdagangan orang bukan sekadar tindak pidana, melainkan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Polres Bantaeng menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum serta mengembangkan pengungkapan kasus demi mencegah praktik TPPO di wilayah Kabupaten Bantaeng.
Laporan : Suarni Kabiro Bantaeng Sulsel
Laporan : Suarni Kabiro Bantaeng Sulsel

