
PALI /kompas.sbs. – Pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, menuai pertanyaan besar dari masyarakat.
Lokasi pembangunan yang berada di Bor 7 Dusun IV Desa Tanah Abang Jaya, itu ternyata berada persis di atas tanah hibah yang di tengahnya terdapat Sumur Kelompok Tani.
Sumur tersebut bukan sumur sembarangan. Sumur itu dibangun beberapa tahun lalu menggunakan Dana APBD Kabupaten PALI melalui Dinas Pertanian”, untuk kebutuhan air para petani.
Masalahnya, karena sumur itu berada tepat di tengah-tengah tanah yang dihibahkan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, maka pembangunan koperasi tersebut, berpotensi menimbun atau menutupi sumur tersebut.
Kalau sampai ditimbun, maka secara tidak langsung “Aset Kelompok Tani yang dibangun pakai uang negara akan hilang,
Ketua DPC HSB PALI: Kaji Ulang Lokasi, Jangan Angkangi Aturan!
Menanggapi hal itu, Ketua DPC HSB Kabupaten PALI,” meminta pihak terkait untuk mengkaji ulang lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Tanah Abang Jaya.*
Menurutnya, pembangunan program pemerintah tidak boleh mengorbankan aset daerah yang sudah ada. Apalagi aset itu dibangun dari uang rakyat dan masih dibutuhkan petani.
“Kaji ulang dulu lokasinya. Jangan sampai pembangunan Koperasi Merah Putih ini terkesan mengangkangi aturan yang ada terkait pemeliharaan Aset Daerah,” tegas Ketua DPC HSB PALI.
Ia menegaskan, sesuai aturan negara, Aset Daerah tidak boleh dihilangkan, ditimbun, atau dialihfungsikan sembarangan tanpa prosedur yang jelas, Setiap aset yang dibangun dari APBD harus dipelihara, dicatat, dan dilindungi.
“Program Koperasi Merah Putih itu bagus, kami dukung. Tapi jangan sampai demi membangun yang baru, kita menghilangkan aset lama milik petani yang sudah dibangun pakai APBD,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas terkait segera turun ke lapangan, melihat langsung kondisi sumur tersebut, dan mencari solusi terbaik. Misalnya menggeser lokasi bangunan, atau mengamankan sumur agar tetap bisa digunakan petani.
Jangan sampai niat baik membangun koperasi justru merugikan petani yang seharusnya dibantu.
Ruang Hak Jawab dibuka sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999,
Peliput: (wes)

