ROTE NDAO | KOMPAS.sbs — Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Rote Ndao kepada Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Sabtu (24/10/2026).
Persoalan yang disampaikan meliputi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), stunting, kemiskinan, keterbatasan akses air bersih, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Dalam kunjungan tersebut, Paulus Henuk bersama Jenderal Maruli Simanjuntak dan rombongan yang terdiri atas Sekretaris Utama BNPPDT, Pangdam, Danrem, serta unsur terkait meninjau lokasi titik nol di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Paulus Henuk menjelaskan bahwa dirinya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Wakil Panglima TNI selama perjalanan menuju lokasi titik nol dan saat kembali. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membahas kondisi serta tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Rote Ndao.
Dalam diskusi itu, Bupati menyampaikan sejumlah usulan konkret, antara lain pembangunan jembatan, pembangunan ruas jalan menuju titik nol, penyediaan air bersih, pembangunan embung, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Menurut Paulus, usulan-usulan tersebut mendapat sambutan baik dari Jenderal Maruli Simanjuntak dan akan ditindaklanjuti.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta jajaran TNI dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah, terutama untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Selain membahas persoalan daerah, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Rote Ndao.
Paulus Henuk menyampaikan bahwa pembangunan titik nol beserta akses jalannya direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027.
Sebelumnya, pembangunan tersebut telah diagendakan pada 2026. Namun, sebagian anggaran dialihkan untuk membantu masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi.
Bupati menegaskan pentingnya perjuangan, komunikasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan agar rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan daerah.
Pembangunan akses jalan menuju titik nol diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta membuka peluang pengembangan ekonomi di kawasan tersebut.
Sebagai kabupaten kepulauan yang berada di wilayah perbatasan, Rote Ndao menghadapi sejumlah tantangan dalam pemerataan pembangunan. Keterbatasan infrastruktur, kebutuhan air bersih, persoalan kemiskinan, stunting, dan kelangkaan BBM menjadi isu yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Pembangunan jalan dan jembatan dibutuhkan untuk memperlancar akses masyarakat dan distribusi barang. Sementara itu, penyediaan air bersih serta pembangunan embung diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Di sisi lain, persoalan kelangkaan BBM juga menjadi perhatian karena ketersediaan energi berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan di wilayah kepulauan.
Melalui penyampaian berbagai usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap adanya dukungan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Kunjungan Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT bersama jajaran diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Rote Ndao.
