Oleh Dr. I Ketut Suar Adnyana,M.Hum, Akademisi Universitas Dwijendra
KOMPAS RED ~ Denpasar || Kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dikenal terbuka terhadap kehadiran pendatang kembali dihadapkan pada persoalan relasi sosial yang tidak sederhana.
Salah satunya adalah munculnya stigma negatif terhadap warga pendatang asal Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah pandangan yang mengaitkan asal daerah dengan perilaku menyimpang seseorang berpotensi melahirkan prasangka sosial yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai semangat hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural.
Bali sebagai salah satu tujuan migrasi di Indonesia telah menjadi ruang perjumpaan berbagai latar belakang etnis, bahasa, budaya, dan identitas sosial.
Orang-orang dari NTT datang ke Bali dengan beragam tujuan, mulai dari mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, hingga membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. Mereka menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial dan ekonomi Bali.
Namun, dalam interaksi sosial sehari-hari, tidak dapat dimungkiri bahwa muncul pandangan negatif yang menggeneralisasi perilaku sebagian individu kepada seluruh kelompok masyarakat berdasarkan asal daerahnya.
Ketika seseorang yang berasal dari NTT terlibat dalam suatu persoalan, tidak jarang identitas kedaerahannya ikut diseret menjadi penjelasan atas tindakan tersebut.
Di sinilah persoalan sebenarnya bermula. Perilaku individu yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara personal justru berpotensi berubah menjadi penilaian kolektif terhadap kelompok etnis atau daerah tertentu.
Ketika Identitas Daerah Menjadi Beban Sosial
Stigma merupakan persoalan sosial yang tidak selalu lahir dari fakta yang utuh. Ia dapat tumbuh melalui pengalaman terbatas, informasi yang berulang, pembicaraan antarmasyarakat, hingga pemberitaan dan percakapan di media sosial.
Ketika suatu peristiwa negatif terus dikaitkan dengan identitas kelompok tertentu, persepsi masyarakat perlahan-lahan dapat membentuk generalisasi.
Generalisasi terhadap perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Bali tidak muncul tanpa latar belakang. Persepsi negatif tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah peristiwa keributan atau konflik sosial yang melibatkan oknum perantau asal NTT.
Peristiwa-peristiwa semacam ini, terutama ketika terjadi secara berulang dan menjadi konsumsi publik, perlahan membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat.
Persoalannya, pengalaman terhadap beberapa kejadian tersebut kemudian berkembang menjadi penilaian yang lebih luas, seolah-olah perilaku segelintir orang merepresentasikan karakter seluruh masyarakat NTT.
Apalagi, ketika peristiwa tersebut diberitakan atau diperbincangkan melalui media sosial dengan menonjolkan identitas kedaerahan, stigma semakin mudah direproduksi dan mengakar dalam ingatan kolektif masyarakat.
Meskipun keributan yang terjadi tidak dapat diabaikan dan setiap pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menggeneralisasi tindakan individu menjadi karakter suatu kelompok merupakan bentuk ketidakadilan sosial.
Persoalannya, generalisasi semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki keragaman karakter, perilaku, dan latar belakang.
Tidak semua orang NTT memiliki perilaku yang sama, sebagaimana tidak semua orang Bali, Jawa, Lombok, atau daerah lainnya dapat dinilai berdasarkan tindakan satu atau beberapa orang.
Perlu menjaga kondusivitas
Dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial di Bali, perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu membangun kesadaran bahwa keberadaan mereka di tanah rantau tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk menghormati lingkungan sosial dan budaya setempat.
Memahami adat istiadat Bali, menghormati tradisi keagamaan, menaati aturan desa adat maupun peraturan pemerintah, serta menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian penting dari proses adaptasi sosial.
Selain itu, setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan tindakan kekerasan atau perilaku yang dapat memicu konflik.
Organisasi atau paguyuban perantau NTT juga perlu mengambil peran aktif dalam membangun solidaritas yang positif, memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai norma dan budaya lokal, serta mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Menjadi perantau bukan sekadar tentang bagaimana memperoleh penghidupan di tempat orang lain, melainkan juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan, menghormati budaya, dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat yang menjadi tempat bernaung.
Di sisi lain, masyarakat Bali juga diharapkan memberikan ruang interaksi yang setara tanpa prasangka, sehingga hubungan antara masyarakat lokal dan pendatang dapat tumbuh atas dasar saling menghormati dan bertanggung jawab. (Bud)
