JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Top 5 This Week

Related Posts

Mahasiswa UIN SATU Geruduk Pemkab Tulungagung: Pembangunan Timpang, APBD Tidak Transparan.

Mahasiswa

TULUNGAGUNG.kompas.red- Hari Selasa Pada tanggal 17 november 2026 Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung turun ke jalan dan menggeruduk Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Mereka datang bukan untuk seremonial. Mereka datang untuk menagih janji. Menagih pemerataan pembangunan, transparansi anggaran, dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil yang selama ini hanya jadi slogan.

Faktanya, di atas kertas Tulungagung terlihat maju. Tapi di lapangan, mahasiswa membongkarnya satu per satu.

Mahasiswa menilai pembangunan di Tulungagung hanya terpusat di kota. Sementara wilayah pelosok dibiarkan tertinggal. Jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun. Fasilitas kesehatan tidak merata. Pelayanan publik tidak adil.

“Kalau pembangunan hanya dinikmati orang kota, lalu untuk apa APBD triliunan itu?” teriak mahasiswa dalam orasinya.

Ini bukan sekadar kritik. Ini adalah fakta yang dirasakan warga pelosok setiap hari.

Tuntutan paling keras adalah soal APBD. Mahasiswa menuding transparansi APBD Tulungagung masih gelap. Dari perencanaan hingga realisasi, masyarakat tidak tahu uangnya lari kemana. Akses informasi anggaran sulit, bahasanya sulit dipahami, dan cenderung ditutup-tutupi.

Mahasiswa mendesak Pemkab membuka APBD secara terang-terangan. Jika tidak ada yang ditutupi, kenapa harus takut dibuka? Mereka juga menuntut penindakan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Jangan hanya yang kecil ditindak, yang besar justru dilindungi.

Mahasiswa juga menyoroti persoalan limbah di Sungai Ngrowo yang tak kunjung tuntas. Sungai yang seharusnya jadi sumber kehidupan warga, kini diduga tercemar limbah. Sudah berapa kali dikeluhkan? Sudah berapa kali dijanjikan akan ditertibkan? Hasilnya nihil.

Mahasiswa mendesak Inspektorat tidak hanya duduk di kantor. Turun ke lapangan. Periksa langsung. Jangan hanya terima laporan di atas meja.

Paling ironis, di bidang bantuan sosial. Mahasiswa menemukan dugaan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan. Masyarakat yang dinilai mampu justru masuk desil 3 dan menerima bantuan. Sementara warga miskin yang seharusnya dibantu, justru terlewat.

Ini bukan sekadar salah data. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang melukai rasa keadilan masyarakat miskin.

“Jangan sampai bansos jadi bancakan orang mampu, sementara rakyat miskin dibiarkan antre dan gigit jari,” tegas mahasiswa.

Pasar tradisional yang dulu ramai, kini sepi. Pedagang menjerit karena kebijakan yang memberatkan, bahkan ada dugaan pungutan liar (pungli). Di sisi lain, pelaku UMKM yang ingin maju justru dipersulit perizinan yang berbelit-belit. Mau usaha kecil saja harus melewati birokrasi yang panjang dan melelahkan.

Mahasiswa mendesak Pemkab menghidupkan kembali pasar, memberantas pungli hingga ke akar, dan mempermudah izin UMKM.

Menanggapi tuntutan yang begitu tajam itu, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Bahrudin hanya menyampaikan jawaban normatif. Ia menyatakan pelayanan dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak harus diberikan secara sama. Terkait anak putus sekolah, pemerintah akan melakukan pendataan melalui kepala desa.

Jawaban itu dinilai mahasiswa belum menjawab akar persoalan. Pendataan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar janji pendataan.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Tulungagung. Mahasiswa mengingatkan, pemerataan pembangunan tidak bisa diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek seremonial. Tapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok.

Jika pemerintah masih menutup mata, maka suara kritis seperti ini akan semakin besar. Dan mahasiswa memastikan, mereka tidak akan diam.(an)

Popular Articles