KOMPAS Red,Subang—Program revitalisasi sekolah yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh sekolah diduga dibajak di Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang.
Jumat (13/11/2026).
Program yang digagas Presiden melalui Inpres Revitalisasi ini patut diduga dialihkan ke pihak ketiga oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pagaden Barat.
Ketua K3S tersebut diduga bersama suaminya yang merupakan seorang pemborong proyek, mengambil alih semua kegiatan swakelola tersebut untuk dikerjakan oleh perusahaan milik suaminya.
Bukan lagi sekolah yang mengelola, bukan lagi komite dan masyarakat yang dilibatkan. Semua dikendalikan dari atas, oleh satu pintu.
Salah satu sumber dari sekolah penerima revitalisasi yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan, sekolahnya mendapatkan bantuan revitalisasi, namun sejak awal sudah diarahkan untuk bekerja sama dengan Pak AS.
“Sekolah kami dapat bantuan revitalisasi, tapi sudah bekerja sama dengan Pak AS, dari mulai pembelian barang, pelaksanaan hingga administrasi keuangan,” ujar sumber tersebut.
Pengakuan itu menjadi sinyal kuat adanya praktik penggiringan. Sekolah penerima manfaat yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran, memilih material, menentukan tukang, hingga menyusun laporan keuangan, justru diduga hanya menjadi penonton dan stempel administrasi.
Jika benar, ini bukan lagi swakelola. Ini adalah proyek titipan yang dibungkus program negara.
Dugaan tersebut jelas merupakan pelanggaran aturan Juklak Juknis serta Inpres terkait Revitalisasi.
Dalam aturan tersebut ditegaskan, revitalisasi sekolah dilaksanakan dengan pola swakelola. Artinya, dilaksanakan oleh sekolah bersama komite dan masyarakat, secara transparan, akuntabel, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan pemborong.
Tujuannya jelas: agar uang negara benar-benar sampai ke sekolah, kualitas bangunan sesuai kebutuhan sekolah, dan masyarakat ikut mengawasi.
Namun yang terjadi di Pagaden Barat justru sebaliknya. Pola swakelola diduga hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara di lapangan semua dikerjakan oleh perusahaan.
Siapa yang diuntungkan? Siapa yang mengatur harga barang? Siapa yang menentukan kualitas material?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi sorotan publik.
Dugaan keterlibatan suami Ketua K3S sebagai pemborong dalam program yang sama menimbulkan konflik kepentingan yang sangat telanjang.
Ketua K3S adalah figur yang seharusnya mengayomi, membina, dan mengawal kepala sekolah agar melaksanakan revitalisasi sesuai aturan. Bukan justru menjadi pintu masuk pemborong ke sekolah-sekolah.
Ketika jabatan organisasi profesi digunakan untuk mengarahkan proyek, maka yang rusak bukan hanya program, tetapi juga marwah dunia pendidikan itu sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ketua K3S Kecamatan Pagaden Barat maupun Pak AS, belum dapat dikonfirmasi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memberikan hak jawab.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Inspektorat, hingga Aparat Penegak Hukum segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kecamatan Pagaden Barat.
Jangan sampai program mulia untuk memperbaiki sekolah anak-anak kita, justru berubah menjadi ladang bancakan segelintir orang.
Reporter Kompas Red, Subang :
D.Jekiw.
